Kamis, 14 November 2019

MINIMALKAN LITERACY SHAMING!

Tribun Jateng, 13 November 2019


Keterampilan menulis merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru profesional. Selain sebagai upaya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), menulis juga merupakan bentuk aktualisasi diri, episentrum peningkatan kualitas pembelajaran, dan simpul profesionalisme guru dalam berkontribusi secara konstruktif bagi peningkatan kualitas pendidikan secara luas. Dalam menjalankan tugas profesi pun, aktivitas menulis selalu dilakukan guru. Aktivitas tersebut dimulai dari mempersiapkan silabus, menyusun program tahunan dan semester, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, saat pelaksanaan proses pembelajaran, serta dalam proses evaluasi.
Namun, problem mulai muncul ketika guru dituntut untuk menyusun karya tulis ilmiah (KTI), dalam bentuk apapun. Contohnya penyusunan artikel ilmiah populer, artikel konseptual, esai, artikel hasil penelitian, atau jenis tulisan ilmiah lain. Penyusunan karya tulis ilmiah bagi guru berkaitan dengan pengembangan profesi, aktualisasi diri, dan mendukung kegiatan literasi bermakna. Belum cakapnya guru dalam penyusunan karya ilmiah tergambar pada data Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang menyatakan 30,4% guru terhambat kenaikan pangkatnya karena kendala penyusunan dan publikasi karya ilmiah (Sulistiyo, 2014).
Sebenarnya, para guru menyadari benar pentingnya aktivitas menulis. Namun, presentase guru yang telah memproduk tulisan ilmiah, khususnya bentuk artikel ilmiah populer masih sangat minim, itupun belum dilakukan secara kontinu. Selain itu, sebenarnya para guru juga memahami teori-teori menulis dengan baik, mengetahui tahapan-tahapan menulis, serta mengerti arti penting aktivitas menulis bagi kebutuhan profesi guru. Namun, keengganan untuk menulis artikel ilmiah populer tetap saja besar.
Literacy Shaming
Keengganan tersebut mengarah kepada perilaku literacy-shaming, yaitu merasa tidak mampu menulis meskipun sudah menguasai teori menulis dan memahami berbagai bentuk tulisan (Dewayani dan Retnaningdyah, 2017). Perilaku literacy-shaming akan membawa akibat buruk apabila tidak ada upaya masif untuk meminimalisasi.
Salah satu dampaknya, para guru seolah melegitimasi bahwa tugas profesinya hanya sekadar menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam proses belajar mengajar saja. Kemudian, para guru cenderung mengabaikan makna dan tugas guru yang sesungguhnya yaitu memberi keteladanan, termasuk dalam hal berliterasi. Tiga kendala utama yang menyebabkan perilaku literacy-shaming, yaitu kendala kesulitan menemukan ide, kesulitan mengeksekusi ide (no action), dan kesulitan mendapatkan media publikasi.
Pertama, kendala kesulitan ide sering dialami para guru utamanya ketika hendak memulai menulis. Sebagian besar guru merasa blank, tidak tahu apa yang akan ditulis, ide dan imajinasi tiba-tiba “mampet”. Setelah berlama-lama tanpa arah tujuan tulisan, para guru biasanya kemudian memutuskan berhenti menulis. Produk tulisan ilmiah tersebut akhirnya hanya sebatas angan-angan saja.
Kedua, kendala sulitnya mengeksekusi ide. Ketika ide atau gagasan sudah muncul, para guru tidak percaya diri untuk memulai menuliskan ide tersebut. Selain referensi yang dangkal, sering kali para guru mengalami writer block, kondisi dimana aktivitas menulis berhenti karena tidak siap untuk menuliskan ide yang sudah ditemukan.
Ketiga, kendala berkenaan dengan media publikasi. Beberapa guru pernah mengirimkan artikel populer ke media massa, tetapi tidak dimuat atau dinyatakan tidak layak muat. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, para guru cenderung putus asa. Bila menilik jumlah kolom atau halaman yang disediakan bagi penulis lepas, memang seleksi pemuatan artikel populer di media massa cetak sangat ketat dengan jumlah kompetitor yang tidak sedikit pula. Keterbatasan media publikasi tersebut kemudian menjadi kendala besar yang memengaruhi semangat para guru untuk menulis artikel populer secara kontinu.

Upaya Meminimalisasi
Kendala-kendala tersebut belum teratasi dengan baik hingga kini. Hal tersebut diperparah pula dengan manajemen waktu kinerja yang belum dikelola dengan baik oleh para guru. Sebagian besar dari mereka belum menyediakan waktu khusus untuk menulis. Selain itu, selama ini partisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan menulis masih minim, walaupun berbagai aktivitas pelatihan dan pendampingan kepenulisan sering diadakan.
Untuk meminimalisasi literacy-shaming, beberapa alternatif solusi perlu diterapkan. Alternatif solusi tersebut antara lain mengasah daya stimulasi ide, pemantapan materi artikel ilmiah populer, dan menjalankan strategi publikasi artikel populer melalui media daring (online). Pendampingan stimulasi ide perlu dilakukan karena sebenarnya ada berlimpah ide yang bisa dituliskan oleh guru, mulai dari berbagi (sharing) keilmuan, hingga sikap kritis atas kebijakan-kebijakan pendidikan.
Adapun pemantapan materi penulisan artikel populer perlu diterapkan kembali untuk me-refresh pola penulisan artikel populer yang memiliki karakteristik berbeda dengan bentuk tulisan ilmiah lainnya. Terakhir, strategi publikasi melalui media daring perlu dikuasai oleh para guru mengingat sangat terbukanya peluang publikasi melalui media tersebut. Media daring membuka ruang tanpa batas terhadap berbagai gagasan atau ide yang ingin disampaikan. Apalagi pada era digital saat ini, akses terhadap media-media daring sangat cepat dan mudah.

Telah dipublikasikan di Harian Tribun Jateng, 13 November 2019

Kamis, 07 November 2019

LITERASI MEDIA GURU PROFESIONAL



Perkembangan informasi dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, kini Indonesia telah memasuki media saturated era, yaitu era dimana media mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya media berbasis digital. Secara umum, perkembangan media digital dapat dilihat dari sisi medium maupun kontennya.
Khusus medium digital, saat ini terdapat hampir 330 juta situs internet yang dapat diakses dengan mudah (Noor, 2017). Jumlah yang sangat besar tersebut tentu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah informasi pula. Hal tersebut perlu diwaspadai karena tidak semua informasi memberikan ekses yang positif bagi penggunanya.
Penetrasi beberapa jenis media digital telah merambah ke berbagai kalangan tanpa membedakan strata sosial, termasuk pada kalangan guru. Penggunaan media digital telah bergeser menjadi gaya hidup. Dalam artian, media digital telah mengambil peran pada bagian-bagian penting dalam keseharian guru, termasuk ketika menjalankan tugas profesinya.
Sebagai profesional, guru harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan. Ia memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Selain itu, guru merupakan profesi yang memiliki persyaratan khusus, antara lain 1) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, 2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, 3) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, 4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, dan 5) memiliki komitmen yang kuat untuk tidak hanya melakukan transformasi ilmu pengetahuan, melainkan sampai kepada upaya pembentukan karakter individu yang dapat menjadi modal terbentuknya karakter bangsa.
Mendasari tugas dan fungsi yang tidak ringan tersebut, media saturated era menuntut kalangan guru untuk tidak sekadar mampu mengoperasikan media. Namun, mereka perlu kritis pula terhadap konten-konten yang ada di dalamnya. Para guru mulai mengakses media digital (internet, media sosial, telepon pintar, dsb) dan mulai meninggalkan media konvensional (televisi, radio, handie talkie, dsb).
Akses terhadap berbagai media digital tidak selalu dibarengi dengan tingkat kesiapan guru dalam menggunakannya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan pengaduan resmi bahwa 6,4 juta akun pengguna yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, merupakan penyebar hoaks (Perkasa, 2018). Jumlah tersebut merupakan jumlah akun profesi sebagai penyebar hoaks terbanyak di Indonesia. Sungguh sebuah ironi mengingat salah satu tugas guru ialah sebagai penggerak dan ujung tombak aktivitas literasi di dunia pendidikan.
Pemerintah mengimbau dengan tegas bahwa guru harus melek terhadap literasi media. Saat ini baru 25% guru yang memiliki kecakapan literasi media (Budi, 2017). Dari jumlah yang minim tersebut, diketahui sebagian besar diantaranya baru menguasai ruang lingkup kecakapan sebatas mengenai media pembelajaran saja. Padahal, cakupan literasi media sangat luas, termasuk dalam kontribusi antisipatif terhadap penyebaran berita bohong (hoaks). 
 
Literasi Media Baru                                                                                                 
Literasi media merupakan suatu rangkaian gerakan media, yaitu gerakan melek media yang dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Hal serupa dipaparkan oleh European Commision (2009), yang menyatakan bahwa literasi media merupakan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi makna gambar, suara, dan pesan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi media merupakan bagian penting dalam budaya kontemporer, serta untuk berkomunikasi secara baik pada media yang digunakan secara pribadi.
Komponen paling umum dari literasi media ialah adanya kesadaran dari banyak pesan media dan kemampuan kritis dalam menganalisis dan mempertanyakan  hal-hal yang dilihat, dibaca, dan ditonton. Dalam era keterbukaan informasi saat ini pertumbuhan media mengalami perkembangan yang signifikan. Era literasi media baru (new media literacy) telah menguasai dan bahkan telah membudaya. Oleh karena itu, sangat perlu kecakapan literasi media dengan tujuan untuk “berdaya” di tengah terpaan arus informasi yang sedemikian masif, memproteksi dampak negatif media, dan mengubah cara pandang hidup secara integral menjadi lebih adaptif pada perubahan.
Literasi media baru telah membawa pengaruh kepada khalayak dengan beragam cara. Sehingga muncul simpulan bahwa masyarakat, termasuk guru, kini tidak dapat dipisahkan dari teknologi digital lagi. Gempuran informasi yang sangat beragam kini, perlu diimbangi dengan kecakapan literasi media sebagai budaya tangkal atas dampak negatif yang sangat mungkin muncul. Selain itu, literasi media juga bertujuan untuk melindungi konsumen informasi yang rentan dan lemah terhadap dampak penetrasi media digital.
Tingkat kecakapan literasi media guru profesional perlu diketahui secara pasti. Konsep pengukuran kecakapan literasi media guru hakikatnya mengukur tingkat kemampuan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan media. Diantaranya, kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui media. Pengukuran kecakapan tersebut dapat didasarkan pada kompetensi personal dan kompetensi sosial. Kompetensi personal merupakan kemampuan guru dalam menggunakan media dan menganalisis konten-konten media. Adapun kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan membangun relasi sosial lewat media serta mampu memproduksi konten media.
Hasil pengukuran tingkat kecakapan literasi media guru profesional dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan atau level yaitu rendah, medium, dan tinggi. Ketiganya memiliki indikator pengukuran yang jelas. Tingkatan yang telah ditetapkan dapat difungsikan untuk memastikan kondusivitas pembelajaran yang vital dalam tuntutan keterampilan abad 21, acuan Higher Order Thinking Skill (HOTS) peserta didik, dan evaluasi internal guru. Media literacy is not just important, it’s absolutely critical (Linda Ellerbee).


*telah dipublikasikan di Harian galamedianews.com, 7 November 2019

-popular posts-